Menteri Ara: Penguasaan Aset Negara oleh Pihak Lain Bakal Ditindak

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Menteri Ara menegaskan, tidak boleh ada pihak lain yang menguasai aset negara. Seperti lahan di Tanah Abang yang menjadi titik pembangunan rumah susun (rusun) subsidi tapi dibantah oleh Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marshall alias Hercules.

Ara mengatakan, penegakan hukum akan bergerak jika hal tersebut terjadi. Ia berkaca pada berbagai satuan tugas (satgas). Mereka telah mengembalikan aset negara ke pangkuan ibu pertiwi setelah dikuasai oleh pihak lain.

BACA JUGA:Menteri Ara Bakal Rapat Bersama BUMN Jelang Akhir Pekan Ini, Bahas Apa?

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan 10 Kota Baru, PKP dan ATR/BPN Segera Lakukan Survei

BACA JUGA:Maruarar Sirait Tinjau Hunian Terjangkau di Purwakarta, Jadi Prototipe Nasional

BACA JUGA:Masyarakat Bisa Ajukan KPR Rumah Subsidi meski Punya Utang Rp 1 Juta

Bahkan kita tahu bagaimana penegakan hukum, ada Satgas Tambang, ada Satgas Sawit, kan? Bagaimana aset-aset negara itu yang selama ini, ya, dikuasai oleh pihak lain, dikembalikan negara,” ucapnya di Kemenpan RB, Rabu (15/4/2026).

Ia mengingatkan, denda juga akan ditetapkan bagi pihak tersebut setelah aset negara kembali ke pemerintah. Bagi dia, penggunaan aset negara harus tetap berfokus bagi kepentingan rakyat kecil.

Ya. Bahkan ada denda, ya, ada denda dan ada pengembalian kepada negara. Jadi kita sebagai negara ini harus menggunakan aset-aset negara untuk kepentingan negara, utamanya untuk kepentingan rakyat kecil,” jelasnya.

Dia menuturkan, semua ini adalah arahan presiden untuk kepentingan rakyat, maka pihak lain tidak boleh merasa sebaliknya dan mengklaim sepihak aset negara.

“Kalau ada pihak yang merasa itu adalah bukan punya negara, ya kami merasa itu punya negara. Kami yakin itu punya negara. Terima kasih,” tegasnya.