Mensesneg Sebut Anggaran MBG Berpotensi Dikurangi

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut diyakini akan membuat kebutuhan anggaran program menjadi lebih efisien dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar Rp 268 triliun.

Prasetyo menegaskan, langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan setelah proses penataan selesai dilakukan.

BACA JUGA:Istana Kebut Perbaikan Pengelolaan MBG, Target 1 Bulan

BACA JUGA:Alasan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN

BACA JUGA:Prabowo Minta Mensesneg Catat Gubernur yang Tak Beli Produk Dalam Negeri

Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).

Dia menuturkan, pemerintah masih memerlukan waktu untuk menghitung secara lebih rinci bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui proses tersebut, pemerintah ingin memastikan total kebutuhan anggaran program dapat dihitung secara lebih cermat dan akurat.

Ia menjelaskan, seluruh komponen pembiayaan program akan dievaluasi dalam proses penataan, termasuk skema insentif yang selama ini diberikan kepada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Semua, semua,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah evaluasi juga mencakup insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk dapur MBG. Pemerintah menargetkan proses penataan dan evaluasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Namun, Prasetyo mengakui pelaksanaannya tetap bergantung pada dinamika di lapangan.

Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai,” kata dia.

Meski demikian, ia memastikan, program MBG yang telah berjalan tidak akan terganggu selama proses evaluasi berlangsung. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap pelaksanaan program guna menjaga kualitas layanan bagi para penerima manfaat.

Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” tegasnya.