Menkop Budi Arie: KopDes Merah Putih Harus Punya Bunga Murah

Jakarta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan Koperasi Desa Merah Putih segera terbentuk dalam waktu dekat. Nantinya KopDes Merah Putih diharapkan dapat pinjaman dengan bunga murah.

Diketahui, salah satu pendanaan KopDes Merah Putih berasal dari bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara). Dia mengatakan tranformasi koperasi di desa itu harus berkelanjutan.

Iya harus dong (pinjaman bunga rendah), tapi kan kita harus melatih. Karena gini, KopDes ini harus berkelanjutan, ungkap Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, ditulis Selasa (17/3/2025).

Dia menjelaskan, koperasi yang jadi inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya membangun lembaga biasa. Tapi, memperkuat sumber daya manusia (SDM) hingga sistem yang dijalankan nantinya.

Harapannya, KopDes Merah Putih bisa menghadirkan lembaga yang transparan dan akuntabel. Dia berharap, lembaga ini nantinya diisi oleh anak-anak muda dari desa.

Karena dia bukan sekadar membangun fisik, tapi juga membangun orang dan sistemnya. Penguatan kelembagaannya harus kuat, sistemnya, tata kelolanya harus baik. Karena kita ingin membangun KopDes ini secara transparan, profesional dan akuntabel, ucapnya.

Nanti kita lihat pengurusnya juga dari.. kalau saya sih mengharapkan pemuda-pemuda desa, sambung Budi Arie.

Pembentukan Dikebut 6 Bulan

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Haaan mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dikebut dalam 6 bulan. Sumber pendanaannya akan mengandalkan dana APBN dan APBD.

Menko Zulkifli telah memimpin langsung rapat koordinasi tentang pembentukan KopDes Merah Putih bersama sejumlah menteri terkait. Diputuskan pembentukannya diproses dalam waktu 6 bulan kedepan.

Hal tersebut sambil menunggu aturan pembentukan KopDes Merah Putih. Pembahasan nantinya akan dilakukan oleh Eselon I masing-masing kementerian terkait dengan melibatkan Kementerian Sekretaris Negara.

Intinya ini harus bisa kita segera realisasikan, selambat-lambatnya 6 bulan, nanti setelah aturan sudah selesai, ini bisa rampung, kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).