Menko Zulkifli Hasan Bawa Kabar Baik, Lahan Sawah Petani Tak Bakal Kena Gusur

Jakarta – Menteri Koordinator (menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan akan memetakan kembali lahan sawah abadi di Indonesia. Nantinya, lahan sawah petani tak lagi bisa dialihfungsikan.

Pada tahap awal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan verifikasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

BACA JUGA:Menko Zulkifli Hasan ke Amran Sulaiman: Selamat Mentan Ranking Satu, yang Diukur Kinerja Bukan Pencitraan

BACA JUGA:Menko Zulkifli Hasan Buka Peluang Tambah Pupuk Subsidi Tahun Depan

BACA JUGA:Menko Zulkifli Hasan Janji Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan hingga Peternak, Ini Solusinya

Ini kabar gembira, kalau ini sudah selesai maka para petani kita tenang, aman, nyaman karena sawahnya enggak bisa dikonversi lagi, tidak bisa dialihfungsikan lagi, ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menko Zulkifli didapuk sebagai Koordinator Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Dia menargetkan, proses penyiapan regulasi hingha verifikasi bisa rampung pada 2025.

Dengan sawahnya tidak bisa dialihfungsikan, mereka bisa tenang mengatur kerja jangka panjang, strategisnya, dan seterus-terusnya karena lahannya aman, tidak akan dikonversi, tidak akan digusur, dan lain-lain sebagainya, tegas dia.

Dalam tim tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono akan menjadi wakil koordinator. Sedangkan, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid sebagai ketua harian.

Verifikasi Lahan

Pada kesempatan yang sama, Nusron Wahid menerangkan pemerintah sudah menetapkan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 7,38 juta hektare, adapun mengacu Pepres 12/2025, LP2B setidaknya mencakup 87 persen dari luasan tersebut.

Rapat ini tadi adalah rapat percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan lahan LP2B dan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) di provinsi lain, terutama di 12 provinsi. Supaya mencapai ketahanan pangan, supaya lahannya tidak tegerus untuk kepentingan yang lain, jelas dia.

Nusron mengungkap ada perbedaan data LP2B. Mengacu pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B sudah mencapai 95 persen. Namun, jika mengacu RTRW Kabupaten/Kota, LP2B baru mencapai 57 persen. Tugas kami adalah melakukan verifikasi data supaya mengendalikan alih fungsi lahan, tegas dia.