Menko Airlangga: Penyelesaian Perundingan Kesepakatan Dagang Indonesia-Eropa Bawa Peluang Investasi

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat bawa peluang perdagangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kedua pihak. Nilainya diperkirakan 5,2 miliar euro untuk Indonesia dan Uni Eropa 3 miliar eurp pada 2032.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga saat menggelar pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa dan sejumlah Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitranya.

“Penyelesaian I-EU CEPA dapat membawa peluang perdagangan dan investasi yang akan memiliki dampak potensial pada GDP riil kedua pihak yang diperkirakan akan tumbuh senilai EUR5,2 miliar untuk Indonesia dan EUR3,1 miliar untuk Uni Eropa pada 2032 apabila negosiasi dapat diselesaikan,” tegas Menko Airlangga, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (25/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga juga menyinggung komitmen UE untuk menyelesaikan perundingan yang sudah berjalan selama 9 tahun ini. Hal tersebut penting karena Uni Eropa sendiri merupakan salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia. Uni Eropa  menduduki posisi lima besar mitra dagang terbesar Indonesia.

Pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai nilai USD 30,77 miliar dimana Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan di angka USD2,5 miliar. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia-Uni Eropa dalam lima tahun terakhir dengan total nilai surplus perdagangan mencapai USD23,95 miliar. 

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono dalam kesempatan tersebut menyampaikan Indonesia telah mengambil langkah luar biasa untuk mencari landing zone yang bisa diterima kedua pihak terutama pada hal-hal yang menjadi concern untuk mendapatkan penyelesaian konkret.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk dapat menuntaskan perundingan sebelum pergantian Pemerintahan di Indonesia.