Menkeu Tunda Reorganisasi DJP demi Stabilitas Coretax

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menjaga stabilitas penerapan sistem Coretax DJP. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 yang merevisi PMK 124/2024.

Langkah ini diambil agar implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system berjalan optimal dan tidak terganggu oleh perubahan struktur organisasi di tengah proses penyesuaian sistem.

BACA JUGA:MenPANRB Kunjungi Kantor Menkeu Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji ASN?

BACA JUGA:DPR Minta Menkeu Purbaya Tindak Gerai Tolak Pembayaran Tunai: Kalau Dibiarkan Merusak Ekonomi-Politik RI

BACA JUGA:Ragam Hoaks yang Menerpa Menkeu Purbaya, Simak Faktanya

“Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi,” demikian bunyi pertimbangan PMK 117/2025, dikutip di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 124/2024, disebutkan bahwa pembentukan jabatan baru serta pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk DJP, harus dilaksanakan paling lambat akhir 2025.

Namun, melalui PMK terbaru ini, Kementerian Keuangan memberikan pengecualian khusus bagi DJP. Tujuannya agar fokus utama tetap pada penguatan dan stabilisasi Coretax DJP sebagai tulang punggung sistem administrasi perpajakan nasional.