Menkeu Purbaya: Utang Pusat ke Pemda untuk Tambal Kebutuhan Awal Tahun

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan memberikan ruang utang bagi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya untuk menambal kebutuhan dana awal tahun instansi terkait.

Diketahui, hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Pemda, BUMN, dan BUMD dengan kriteria tertentu bisa mengakses utang tersebut atas restu Menteri Keuangan.

BACA JUGA:Elektabilitas di Atas Dedi Mulyadi, Menkeu Purbaya: Saya Tidak Tertarik Politik

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Enggan Melanjutkan Burden Sharing dengan BI

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Tangani Utang Indonesia yang Sentuh Rp 9.000 Triliun

BACA JUGA:Gaya Komunikasi Dikritik, Ini Jawaban Menohok Menkeu Purbaya

(Pemberian pinjaman) untuk waktu tertentu misalnya awal tahun, kadang-kadang akhir tahun, kadang-kadang pemda kekurangan uang, ungkap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ruang untuk penarikan utang oleh pemda hingga BUMD itu utamanya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.

Meski begitu, Purbaya membuka ruang kembali untuk Pemda, BUMN dan BUMD, untuk meminjam uang ke pemerintah pusat untuk program jangka panjang.

Tapi kita lihat juga kalau butuh jangka panjang selama ada proyek-proyek nya jelas ya bisa kita lihat juga, katanya.

Adapun, skema pinjamannya masih belum dirinci lebih lanjut. Belum, belum sampai sana, sebutnya.