Menkeu Purbaya Sebut APBN Masih Aman, Belum Bahas Perppu Defisit

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) mengatakan pemerintah hingga saat ini belum melihat kebutuhan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait peningkatan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 Dia menuturkan, kondisi anggaran negara saat ini masih dalam batas aman meski pemerintah tetap memantau perkembangan harga komoditas global, terutama harga minyak yang dapat memengaruhi beban anggaran.

BACA JUGA:Menko Airlangga: Langkah Efisiensi Anggaran Diambil untuk Jaga Defisit di Bawah 3%

BACA JUGA:Purbaya Mau Potong Lagi Anggaran Kementerian dan Lembaga

BACA JUGA:Demokrat: Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR Bisa jadi Opsi Selamatkan APBN

“Itu belum kelihatan sampai sekarang, karena anggarannya masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi enggak langsung semata-mata Perpu,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah masih memantau perkembangan harga berbagai komoditas karena kenaikan harga minyak tidak selalu berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Beberapa komoditas lain juga dapat mengalami kenaikan harga yang berdampak pada penerimaan.

Kalau minyak naik, batu bara naik, nikel juga naik. Kita lihat net-nya berapa? Kenaikan beban, anggarannya. Itu kan belum kelihatan sekarang, belum stabil,” tuturnya.

Purbaya menambahkan, selama kondisi tersebut belum stabil pemerintah belum dapat menentukan langkah kebijakan yang lebih jauh terkait perubahan aturan fiskal.

Jadi kita belum kelihatan sampai sekarang, tapi rasanya anggaran cukup bisa bertahan. Kecuali naiknya tinggi sekali ya, ia menambahkan.

Ia menegaskan penerbitan Perpu yang memungkinkan defisit APBN melampaui batas hanya akan dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi krisis ekonomi.

Ia menjelaskan, indikator krisis yang dimaksud adalah ketika perekonomian mengalami resesi dan berbagai upaya kebijakan tidak mampu lagi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indikator krisis itu kalau untuk saya ya, ekonominya sudah resesi. Terus global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi. Semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi, kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian,” jelasnya.

Purbaya menegaskan hingga saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam situasi normal sehingga kebijakan luar biasa seperti penerbitan Perpu belum diperlukan.