Menkeu Purbaya Pastikan Tak Bakal Terapkan Burden Sharing, Ini Alasannya

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia untuk menjaga independensi bank sentral .Adapun skema pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dan bank sentral.

Demikian disampaikan Menkeu Purbaya saat Indonesia Economiic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026) seperti dikutip dari Antara.

BACA JUGA:Begini Jurus Gopay Berantas Judi Online yang Jadi Ancaman Serius Indonesia

BACA JUGA:Bentuk Pansel OJK, Purbaya Ajak BI

BACA JUGA:Bank Indonesia Resmi Gabung Proyek Nexus, Terhubung dengan BI-Fast

“Saya (sebagai Menkeu) cukup kuat untuk tidak bergantung pada opsi itu (burden sharing). Jadi, saya akan tetap menjaga bank sentral independen. Saya tidak akan mengganggu independensi mereka,” tutur Purbaya dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Selasa pekan ini.

Dia menuturkan, Kementerian Keuangan kuat secara fiskal, termasuk soal kemampuan menerbitkan obligasi.

Seiring hal itu, dia tidak berniat mengulang skema burden sharing pada 2021 ketika bank sentral membeli surat utang pemerintah dengan bunga nol demi membantu meredam dampak gejolak pandemi.

Purbaya pun menghormati domain bank sentral pada kebijakan moneter, sehingga dia berusaha untuk tidak melakukan intervensi.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, bank sentral tidak boleh dimonetisasi oleh kebijakan fiskal lantaran efeknya akan bersifat jangka panjang.

“Kenapa bank sentral dibuat independen, bank sentral enggak boleh dimonetisasi oleh kebijakan fiskal. Kenapa? Fiskal terpapar ke siklus politik, kebijakan moneter dampaknya bisa panjang. Jadi nggak cocok kalau moneter dipakai fiskal,” ia menambahkan.

Meski begitu, Menkeu menuturkan, akan terus berkoordinasi dengan BI untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Sinkronisasi fiskal dan moneter ditujukan untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat menjaga kesejahteraan masyarakat.

“Koordinasi yang baik berarti kami sama-sama memahami tanggung jawab masing-masing dan menjalankan kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar dia.