Menkeu Purbaya: Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis Bisa Hemat APBN Rp 40 Triliun

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa efisiensi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp 40 triliun setiap tahun.

Upaya efisiensi tersebut dirancang melalui pengurangan hari pelaksanaan program. Jika sebelumnya MBG berjalan enam hari dalam sepekan, kini diusulkan menjadi lima hari.

BACA JUGA:Harga Minyak Naik USD 1 per Barel, Beban APBN Bertambah Rp 6,7 Triliun

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Pastikan APBN 2026 Masih Tangguh Redam Potensi Darurat Energi

BACA JUGA:Menkeu Purbaya akan Pangkas Anggaran Kementerian, APBN Disisir Ketat

“Kan biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja bisa (hemat) Rp 40 triliun setahun,” kata Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, langkah ini mencerminkan inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyesuaikan anggaran di tengah tekanan ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik.

“Ini bukan saya yang motong ya, memang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, rencana penghematan tersebut merupakan usulan dari Badan Gizi Nasional. Nantinya, kebijakan tersebut akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran MBG ini belum termasuk dalam total efisiensi yang sebelumnya ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 81 triliun.

Usulan pengurangan hari operasional menjadi lima hari masih bersifat awal dan disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk kelanjutan program MBG pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Rp 268 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional, sementara Rp 67 triliun atau sekitar 20 persen disiapkan sebagai cadangan.