Menkeu Purbaya Diminta Terapkan Tarif Cukai Khusus Rokok

Jakarta – Sejumlah pelaku industri hasil tembakau (IHT) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera memberlakukan tarif cukai khusus untuk produk hasil tembakau atau rokok.

Pemilik Perusahaan Rokok (PR) Cahaya Pro Fathor Rozi mengatakan industri rokok di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, terus berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja.

BACA JUGA:Purbaya Dukung Perpanjangan Tenor Cicilan Rumah Subsidi hingga 30 Tahun

BACA JUGA:KPK Singgung Aksi Purbaya \’Disawer\’ Saat Live TikTok: Ragu Ada Gratifikasi, Bisa Langsung Lapor

BACA JUGA:Tenor Cicilan Rumah Subsidi Bakal Diperpanjang hingga 30 Tahun

Di lain sisi, menurut dia, selama ini beban cukai yang tinggi dirasa memberatkan terutama bagi pelaku usaha baru sehingga membuat sebagian merek rokok belum terdaftar resmi.

Ia mengatakan para pelaku IHT Jawa Timur telah menyampaikan agar pemerintah pusat menetapkan skema tarif yang lebih terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha Sigaret Kretek Mesin (SKM), saat bertemu dengan Menkeu pada 2 Oktober 2025 lalu.

Hal itu, akan berdampak langsung terhadap legalitas industri rokok lokal, peningkatan penerimaan negara, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat, katanya, dikutip dari Antara, Jumat (27/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Fathor Rosi mengatakan menawarkan skema tarif cukai SKM berada di atas Sigaret Kretek Tangan (SKT), dengan kisaran Rp150 hingga Rp250 per batang. Saat ini, tarif cukai SKT tercatat sebesar Rp122 per batang.

Menurut dia, angka tersebut bukan sekadar usulan tanpa dasar namun telah menyerap aspirasi dari sejumlah pengusaha rokok di daerahnya, termasuk pelaku usaha rokok polos yang belum mengantongi pita cukai resmi karena terkendala tingginya tarif.

Fathur Rosi mengaku optimistis, jika tarif lebih realistis diterapkan, pelaku usaha kecil hingga menengah akan terdorong masuk ke sistem legal, dampaknya, peredaran rokok ilegal bisa ditekan dan penerimaan cukai negara berpotensi meningkat secara berkelanjutan.