Menilai Rekam Jejak Bahlil Lahadalia hingga Rosan Roeslani di Mata Ekonom

Jakarta Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai, pengangkatan reshuffle menteri di era berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sekedar kepentingan politik.

Apa yang dilakukan Jokowi di akhir masa jabatannya hanya untuk kepentingan politik, tanpa ada unsur kebijakan publik guna kepentingan masyarakat luas, kata Nailul Huda kepada www.wmhg.org, Selasa (20/8/2024).

Adapun terkait Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diganti menjadi Supratman Andi Agtas yang menggantikan Yasonna Laoly. Menurutnya, pengangkatan Supratman bertujuan agar proses legalisasi partai politik sesuai dengan keinginan dari pemerintah.

Tidak ada urgenitas dari sisi ekonomi dan kebijakan publik terkait hal ini. Sama sekali tidak ada, ujarnya.

Selanjutnya, soal Bahlil Lahadalia Menteri Investasi yang digeser ke Menteri ESDM. Sosok Bahlil kata Nailul disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab akan masuknya investasi “kotor” ke Indonesia.

Track record dia yang penuh dengan “lumpur” tambang akan sempurna ketika dia pegang Kemen ESDM. Jangan berharap sektor tambang kita bersih di tangan Bahlil, katanya.

Kemudian, dengan penunjukkan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi hanya bersifat ucapan terima kasih. Kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi tidak akan banyak berpengaruh terhada investasi Indonesia yang masih stagnan.

Terlebih badan gizi yang tidak lain merupakan program pemerintahan Prabowo. Ya pasti adalah politik tukar guling. Jadi reshuffe ini hanya merupakan praktik politik tanpa ada unsur kebijakan publik atau ekonomi, pungkasnya.