Mengenal Bioekonomi, Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Ekonomi

Jakarta Sebagai upaya mewujudkan ekonomi berbasis sumber daya hayati yang inklusif dan berkelanjutan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan USAID SEGAR, Kadin Regenerative Forestry Business Hub (Kadin RFBH), The British Embassy Jakarta, dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), dalam menyelenggarakan Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman konsep bioekonomi, mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proyek percontohan bioekonomi di sektor kehutanan melalui praktik Multi Usaha Kehutanan.

Bioekonomi, Solusi untuk Masa Depan Berkelanjutan

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep bioekonomi semakin banyak dibahas sebagai salah satu upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan transisi ekonomi rendah karbon. Sebagai negara dengan megabiodiversitas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam bioekonomi. Secara luas, bioekonomi dipahami sebagai sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat menggantikan bahan baku berbasis fosil.

Salah satu catatan penting dari berbagai negara yang telah mengadopsi model ini adalah pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan dilakukan secara bertanggung jawab untuk lingkungan dan sosial, terutama pelibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Bioekonomi memiliki potensi besar sebagai pilar transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan 62% daratan Indonesia merupakan kawasan hutan, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis hayati secara berkelanjutan. Kebijakan Multi Usaha Kehutanan hadir untuk menjadi inovasi kebijakan yang dapat mendukung semangat transformasi ekonomi Indonesia.

Namun hingga kini, belum terdapat definisi tunggal bioekonomi yang diakui secara global, termasuk juga di Indonesia. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, menjelaskan belum adanya kerangka jelas dan panduan praktis mengenai bioekonomi yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan, menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti terbatasnya pemahaman kolektif, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan lemahnya sinergi antara sektor-sektor terkait.

“Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk merumuskan konsep dan prinsip bioekonomi yang dapat diadopsi di tingkat nasional. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan pengembangan kerangka konseptual yang jelas dan disepakati, tetapi juga penerapan praktisnya di berbagai sektor. Acara Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop ini merupakan langkah awal untuk menyusun kerangka bioekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Konsep bioekonomi dirumuskan dengan mempertimbangkan kekayaan lokal yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan dikelola secara bijak,” jelas Vivi dikutip Kamis (5/12/2024).