Menang Pilpres 2024, Intip Kebijakan Ekonomi AS di Era ke-2 Donald Trump

Jakarta Presiden terpilih Donald Trump berencana untuk mengaktifkan kembali kebijakan ekonomi yang mencakup tarif impor, pemotongan pajak, serta sanksi ekonomi saat ia mulai menjabat kembali. Langkah ini menjadi bagian dari agenda utama Partai Republik. Hal ini usai Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres AS 2024 dengan mengalahkan pesaingnya, Kamala Harris.

Menurut Steven Mnuchin, mantan Menteri Keuangan yang menjabat pada periode pertama Donald Trump dari 2017 hingga 2021, pemotongan pajak adalah salah satu elemen krusial dari program yang akan diterapkan. Dalam wawancara dengan CNBC, ia menyatakan bahwa kebijakan ini kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan dari Kongres, terutama jika Partai Republik juga menguasai Dewan Perwakilan Rakyat.

Prioritas Tarif Impor

Tarif impor menjadi fokus utama bagi Donald Trump, mirip dengan yang dilakukan selama masa jabatannya yang pertama. Trump berkomitmen untuk menerapkan tarif baru, khususnya terhadap China. Mnuchin menegaskan, Tarif perlu diterapkan untuk mendorong mitra dagang kembali ke meja perundingan, terutama China, yang belum memenuhi semua kesepakatan yang mereka buat.

Sanksi Terhadap Negara Tertentu

Selain tarif, Mnuchin juga mengindikasikan bahwa negara-negara seperti Iran dan Rusia mungkin akan menghadapi sanksi baru. Pada tahun 2019, pemerintahan Trump telah memberlakukan sanksi terhadap industri minyak Iran yang dianggap terkait dengan Garda Revolusi. Menurut Mnuchin, Sanksi terhadap Iran dan Rusia sangat signifikan. Saat ini, Iran menjual jutaan barel minyak, dan ini perlu dihentikan.

Persiapan untuk Isu Ekonomi Lain

Meskipun Mnuchin mungkin tidak akan mengambil posisi resmi dalam pemerintahan Donald Trump yang akan datang, ia menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan dari luar. Ia memperkirakan bahwa Trump akan fokus pada isu-isu lain, seperti pengeluaran pemerintah yang tinggi dan defisit. Dia berada dalam posisi yang baik, terutama dengan dukungan besar yang ia terima, untuk menangani masalah-masalah sulit ini, dan pengeluaran pemerintah harus menjadi salah satu prioritas, ujarnya.