Menaker Yassierli: Regulasi UMP 2026 Sedang Difinalisasi

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah saat ini menyiapkan regulasi baru terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2026.

Ia menegaskan, proses penyusunan aturan tersebut dilakukan dengan hati-hati melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

BACA JUGA:Itjen Kemnaker Raih Peringkat Kedua IKPA KPPN Jakarta VII Semester I 2025, Bukti Kinerja Anggaran yang Akuntabel 

BACA JUGA:Kemnaker Optimalkan Sistem Maganghub agar Layanan Pendaftaran Lebih Mudah Diakses Masyarakat 

BACA JUGA:Perkuat Hubungan Bilateral, Menaker Yassierli Ajak Qatar Kembangkan Kemitraan Ketenagakerjaan

BACA JUGA:Menaker Yassierli: Bonus Demografi Harus jadi Momentum untuk Dorong Produktivitas Tenaga Kerja

BACA JUGA:Rumusan UMP 2026 Ditargetkan Selesai November 2025

UMP progress kita sedang menyiapkan regulasinya, regulasinya seperti apa? Tunggu saja, kita sedang melakukan dialog sosial banyak masukan-masukan dari serikat pekerja, serikat buruh, APINDO, kata Yassierli dalam media briefing: Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketanagakerjaan, di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, Dewan Pengupahan Nasional saat ini telah menggelar sejumlah rapat untuk memfinalisasi rancangan regulasi tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk membuka hasil finalnya kepada publik pada waktu yang tepat, setelah semua masukan terakomodasi.

Dewan Pengupah Nasional juga sudah bekerja, ada rapat untuk memfinalisasi regulasinya. Di sini nanti kita akan membuka pada waktunya, ujarnya.

Yassierli menegaskan, pendekatan partisipatif ini penting agar keputusan terkait UMP tidak hanya adil bagi pekerja, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan oleh dunia usaha di seluruh provinsi.