Menaker Luncurkan Resolusi Bulan K3 Nasional 2026, Usung Tema Ekosistem Kolaboratif

Jakarta – Kementerian Tenaga Kerja (Kemanker) menyadari tahun 2026 merupakan fase strategis pembangunan nasional yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, serta daya saing nasional secara berkelanjutan. Tema Bulan K3 Nasional tahun 2026 sebagai resolusi, yakni “Membangun Ekosistem Pengelolaan Profesional, Andal, dan Kolaboratif.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Dunia usaha sebagai pelaksana dan inovator. Pekerja sebagai subjek utama sekaligus mitra aktif. Akademisi dan asosiasi profesi sebagai sumber pengetahuan dan standar praktik terbaik. Media sebagai penguat literasi dan kesadaran publik.

BACA JUGA:Menaker Yassierli Pimpin Apel Bulan K3 Nasional 2026, Tekankan Transformasi Keselamatan Kerja

BACA JUGA:Kemenaker Transformasi Sistem K3 Nasional: Layanan Digital hingga Penguatan Data

BACA JUGA:Infografis Formula Penghitungan UMP 2026

BACA JUGA:Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA pada 29–31 Desember 2025

BACA JUGA:Kenaikan UMP 2026 Bakal Ditetapkan Gubernur Sebelum 24 Desember 2025

“Setiap aktor bergerak dalam satu arah tujuan, mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja,” katanya dalam acara Apel Bulan K3 Nasional 2026 yang digelar secara hibrida di Bekasi, Senin (12/1/2026).

Maka dari itu, ia menjabarkan resolusi tahun 2026, dalam sejumlah agenda aksi K3 nasional, yang difokuskan pada:

1. Penyempurnaan regulasi dan standar.
2. Transformasi layanan dan pembinaan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi sebagai kunci utama.
3. Penguatan peran Balai K3 Kemnaker sebagai penggerak promotif dan preventif K3 di daerah kerja masing-masing. Fungsi pengukuran, pengujian, dan kalibrasi yang dilakukan di Balai K3 Kemnaker dirancang untuk price-setter dan benchmark sistem layanan K3. Keberadaan Balai K3 akan memperkuat pendekatan promotif dan preventif sebagai arus utama pengelolaan K3. Edukasi, kampanye, dan pembinaan akan terus diperluas dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif.
4. Pelibatan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dalam sertifikasi Ahli K3.
5. Sosialisasi pembudayaan K3 kepada serikat pekerja/serikat buruh dan manajemen perusahaan secara masif.
6. Penguatan pengawasan K3 dengan melibatkanserikat pekerja/serikat buruh sebagai relawan.
7. Penguatan peran DK3N (Dewan K3 Nasional) dan DK3P (Dewan K3 Provinsi) dalam ekosistem pengelolaan K3 Nasional. Tentu juga dengan terus mengajak pemerintah daerah, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya.
8. Penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan pemanfaatan data untuk pencegahan kecelakaan yang lebih efektif.
9. Sosialisasi yang lebih masif terkait pentingnya SMK3, Norma100, dan agenda lainnya.

“Pada akhirnya, K3 bukan sekadar kewajiban regulatif. K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Nilai bahwa produktivitas dan keselamatan harus berjalan beriringan. Nilai bahwa ini adalah tanggungjawab kita semua,” pungkasnya.