Menaker Dorong Regulasi Pekerja Gig agar Dapat Perlindungan Setara Pekerja Formal

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya regulasi yang jelas bagi pekerja gig yang selama ini bekerja tanpa perlindungan memadai. Menurutnya, pekerja gig memiliki peran penting dalam perekonomian modern, namun juga menghadapi kerentanan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Yassierli menyampaikan, gig economy kini menjadi kekuatan besar di pasar tenaga kerja Indonesia. Tercatat sekitar 4,4 juta orang bekerja di sektor ini, mulai dari transportasi, logistik, kurir, layanan kreatif, hingga berbagai platform digital. Meski tumbuh pesat, banyak pekerja gig yang masih berada dalam posisi rentan.

BACA JUGA:Menaker Pastikan UMP 2026 Diketok Sebelum 31 Desember 2025

BACA JUGA:Kenaikan UMP 2026 Tak Satu Angka, Ini Penjelasan Menaker

BACA JUGA:Menaker Yassierli Resmi Luncurkan Kanal “Lapor Menaker”

Di balik fleksibilitas gig economy, para pekerjanya menghadapi kerentanan yang tak boleh diabaikan. Negara bertanggung jawab memastikan mereka memperoleh perlindungan yang layak, ujar Yassierli saat membuka Indonesian Forum and Labour Productivity (IFLP) bertema ‘Gig Workers: Flexibility and Vulnerability from Multiple Perspective’ di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Pekerja gig umumnya bekerja berbasis platform digital, bersifat informal atau paruh waktu. Contohnya pengemudi online, penulis konten, desainer grafis, kurir, hingga pengembang perangkat lunak.

Melihat kondisi tersebut, Yassierli mendorong agar isu perlindungan pekerja gig dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.