Masuk Daftar PSN, Proyek Pusat Data Nasional Harus Segera Rampung

Jakarta Komisi I DPR mendukung penyelesaian proyek Pusat Data Nasional (PDN). Komisi I menilai, proyek yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut perlu dieksekusi secara serius demi kepentingan publik.

Pasalnya, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) periode 2020-2024, pembangunan dua PDN seharusnya sudah selesai dan beroperasi pada tahun 2024.

BACA JUGA:AESI Genjot Pengembangan Green Data Center

Namun, hingga saat ini PDN belum juga beroperasi dan pembangunannya baru 97% untuk PDN 1, dan PDN 2 baru 2,4%. Dalam Renstra terbaru yang saat ini dalam tahap konsultasi publik, Komdigi Kembali menargetkan tiga PDN dapat beroperasi seluruhnya pada tahun 2029 atau hingga akhir periode pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai pembangunan PDN merupakan hal urgen untuk diselesaikan sesegera mungkin. Jika target operasional semakin menjauh dari batas ambang waktu, maka akan menimbulkan beberapa dampak yang signifikan, terutama terganggunya layanan publik seperti imigrasi dan perekonomian. Contoh nyata adalah serangan ransomware yang terjadi pada Juni 2024 lalu.

Harapannya, dengan PDN yang tengah dibangun ini, dapat lebih kuat dan meminimalisir dampak serangan sejenis jika terjadi lagi.

“PDN yang saat ini sedang dibangun direncanakan akan memiliki standar keamanan Tier IV, yang mana satu kegagalan tunggal tidak akan menyebabkan kegagalan pada keseluruhan sistem, sehingga PDN ini sangat penting untuk segera beroperasi. Molornya operasional PDN akan menghambat konsolidasi data untuk mewujudkan Satu Data Indonesia,” kata Hasanuddin, Kamis (6/11).

Apabila kian berlarut, Hasanuddin meneruskan, anggaran pembangunan PDN juga akan semakin membengkak. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan Komdigi untuk memastikan operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tetap berjalan lancar di saat PDN belum bisa beroperasi. Sebab, anggaran operasional PDNS menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus diselesaikan sesuai dengan kontraknya.