Luhut ke Prabowo: Pecat Pejabat yang Membangkang Efisiensi Anggaran

Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto tak ragu memecat pejabat negara yang membangkang kebijakan efisiensi anggaran.

Luhut khawatir keberadaan pejabat negara tersebut dapat menghambat program kerja pemerintahan Prabowo Subianto.

Saya katakan kepada Presiden, Pak, jika Anda tidak bisa menangani yang satu ini, pecat saja, Pak. Mengapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah di dalam pemerintahan? Kalau tidak (pecat), Anda tidak akan berhasil, ujarnya dalam acara Indonesia Economic Summit 2025 by Indonesian Business Council (IBC) di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (18/2).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Prabowo bertujuan untuk mengurangi beban APBN. Indonesia sendiri memiliki peluang besar untuk mendorong sektor swasta dalam menopang perekonomian nasional.

Ketergantungan APBN

Apalagi, banyak negara yang sukses untuk mengurangi ketergantungan APBN dengan mendorong sektor swasta. Dalam hal ini, Luhut mencontohkan Perancis yang sukses menggerakkan perekonomiannya.

Dan saya pikir hari ini kita juga belajar sesuatu dari masa lalu. Dan peran sektor swasta sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian kita pada dasarnya digerakkan oleh perusahaan swasta. Jadi tolong mengerti, tegasnya.

Meski demikian, Luhut meminta efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun ini dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk mengantisipasi dampak buruk kebijakan penghematan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Efisiensi anggaran saya pikir ini sangat penting. Tetapi kita harus berhati-hati lagi mengalokasikan Rp 300 triliun ini. Sesuatu seperti ini harus kita pelajari dengan saksama, tandasnya.