Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa ia tengah memproses revisi pada metode perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia.
Luhut mengatakan, anggotanya mulai mengevaluasi angka garis kemiskinan. Pihaknya pun akan memberikan laporan terkait revisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu lalu, bahwa kita harus merevisi angka (kemiskinan). Bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus dilihat lagi,” ujar Luhut kepada media di sela-sela kegiatan ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Koordinasi dengan BPS
Dia memastikan, pihaknya turun berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam evaluasi garis kemiskinan.
Sebelumnya, Bank Dunia melalui laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada tahun 2024.
Bank Dunia sebelumnuya menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.
Perubahan ini menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.