LPS Ubah Standar Biaya Dinas, Mengacu ke Kinerja

Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan perombakan aturan standar biaya operasional, mulai dari perjalanan dinas hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Ketentuan ini diajukan melalui revisi Peraturan LPS (PLPS) yang bakal mulai diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027.

BACA JUGA:LPS Siapkan Standar Biaya Khusus untuk Penanganan Bank Bermasalah

BACA JUGA:LPS Siapkan Standar Biaya Berbasis Kinerja

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu menjelaskan, perubahan ini bakal menggeser sistem penganggaran dari Standar Biaya Masukan (SBM) ke Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berpatokan pada kinerja.

Di dalam PLPS kami mengajukan masa transisi 2 tahun, sebelum secara penuh melaksanakan RKAT berbasis standar biaya keluaran atau standar biaya berbasis kinerja,” kata Anggito dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Melalui skema baru ini, LPS membagi penganggaran menjadi dua kategori utama, yakni standar biaya umum dan standar biaya khusus:

• Standar Biaya Umum (SBM): Tetap dipakai untuk keperluan administratif dan umum, seperti rapat, perjalanan dinas biasa, fasilitas operasional, teknologi informasi, hingga SDM rutin.
• Standar Biaya Khusus (SBK): Diterapkan untuk kegiatan spesifik yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mandat khusus LPS. Antara lain pengawasan, audit, penegakan hukum, riset, hingga penanganan bank dan perusahaan asuransi.