LPEM-FEB UI Minta Pemerintah Setop Bikin Kementerian Baru hingga Evaluasi Remunerasi Pejabat

Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program prioritas di tengah situasi ekonomi, sosial, dan politik yang kian menekan masyarakat.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menjelaskan, program pemerintah harus tetap dijalankan sesuai kontrak politik, namun perlu direncanakan secara matang, bertahap, dan transparan.

Jika tidak, kebijakan yang berubah cepat justru membuat kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah tidak memiliki cukup ruang untuk beradaptasi, sehingga kualitas pelaksanaan program rendah dan dampaknya tidak terantisipasi.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penciptaan lapangan kerja yang berkualitas hanya akan memperlebar ketimpangan. Begitu juga stok Bulog yang tercapai, tetapi harga pangan tidak terjangkau, justru menambah beban biaya hidup masyarakat,” kata Chaikal dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (8/9/2025).

Perampingan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran

Salah satu rekomendasi penting LPEM-FEB UI adalah penghentian pembentukan kementerian atau badan baru. Sebaliknya, pemerintah diminta melakukan perampingan birokrasi dengan menggabungkan kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi serupa.

Menurut Chaikal, langkah ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan.

Selain itu, LPEM FEB UI juga menyoroti sistem remunerasi pejabat negara. Bonus dan tunjangan, termasuk bagi anggota DPR, sebaiknya bersifat variabel dan terkait langsung dengan pencapaian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.