Lindungi UMKM, VPTI Harus Diperkuat Kebijakan Lain

Jakarta – Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana menjelaskan, penyeleksian barang impor di pintu masuk penting untuk melindungi produk dalam negeri, termasuk UMKM, melalui mekanisme VPTI (Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor).

VPTI memastikan kepatuhan administrasi dan teknis barang impor, yang pelaksanaannya dilakukan oleh surveyor swasta sesuai Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) 16/2021,ujarnya Kamis (15/1/2026)

BACA JUGA:Pelemahan Rupiah Bikin Pengusaha Ketar-ketir

BACA JUGA:Impor Solar Dihentikan, SPBU Swasta Wajib Negosiasi dengan Pertamina

BACA JUGA:Shell hingga Vivo Tak Boleh Impor Bensin pada 2027, Ini Penjelasan Bahlil

Namun dia berpandangan, VPTI harus diperkuat agar lebih maksimal membantu menciptakan iklim perdagangan lebih adil di dalam negeri, sebab VPTI pada dasarnya merupakan instrumen kepatuhan, bukan perlindungan pasar. Selama persyaratan terpenuhi, barang impor tetap dapat masuk meskipun berharga murah dan berpotensi menekan produk lokal. Karena itu, VPTI perlu diperkuat dengan kebijakan lain.

Kebijakan lain yang dimaksud seperti kebijakan non-tarif dan penguatan pasar domestik, seperti penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan halal, pembatasan kuota dan perizinan impor yang selektif, serta peningkatan daya saing industri lokal melalui insentif, kampanye Bangga, Beli, dan Pakai Produk Indonesia, dan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), agar produk dalam negeri menjadi tuan rumah di pasar sendiri.