Lebih Transparan, Pemda Makin Banyak Belanja Barang dan Jasa Lewat Mitra LKPP

Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan Temu Bisnis yang digelar bersama lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP RI) Mbizmarket.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghadirkan 40 UMKM terpilih, yang dipertemukan dengan pejabat Pemerintah Daerah dari berbagai Kabupaten/ kota di Kalimantan Barat, seperti dari; Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang dan kabupaten Bengkayang, serta dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkat provinsi, untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal.

Selama periode 2024 hingga pertengahan 2025, Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring  peringkat empat tertinggi secara nasional di lokapasar mitra LKPP RI, yakni sebesar lebih dari Rp 255 miliar, yang melibatkan lebih dari 2.000 penyedia lokal.

Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai barometer nasional dalam hal efisiensi dan inklusi ekonomi melalui pengadaan pemerintah.

Berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 2022, setiap belanja daerah maupun pusat, dengan sumber anggaran dari APBN maupun APBD, maka minimal 40% harus dipakai untuk membeli produk UMKM, atau melibatkan produk UMKM.  Dan berdasarkan rapot nasional hari ini,  kita sudah mencapai 44%. Jadi dari RUP yang rata-rata 1.200 trililun di pemerintah pusat, sejumlah 44% sudah memakai atau menggunakan penyedia UMKM.  Hal ini mengindikasikan situasi yang semakin membaik, ungkap Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, Rabu (3/9/2025).