LAN Luncurkan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025, Ini Fungsinya

Jakarta Kebijakan yang berkualitas menjadi fondasi keberhasilan program pembangunan nasional. Sebuah kebijakan yang baik tidak hanya terlihat bagus diatas kertas semata melainkan juga melalui serangkaian proses perumusan kebijakan yang tepat, implementasi yang konsisten, serta dampak yang dirasakan bagi masyarakat.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir sebagai instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana proses penyusunan kebijakan dilakukan secara profesional, sistematis, berbasis bukti (evidence based policy), inklusif serta kolaboratif dan yang tidak kalah penting adalah memberikan dampak terhadap masyarakat serta pencapaian hasil-hasil pembangunan. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat memberikan sambutan dalam Kick Off Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025.

Pengalaman berbagai negara seperti Selandia Baru yang menerapkan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menilai biaya, manfaat, resiko serta alternatif kebijakan sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang transparansi dan berbasis data serta mengurangi regulasi yang tidak diperlukan, sementara itu Singapura juga menerapkan the occam’s razor principle dalam pembuatan kebijakan dengan prinsip kebijakan sesederhana mungkin tetapi memiliki dampak yang signifikan bagi negara.

“Kita melihat negara maju senantiasa ditunjang dengan kebijakan publik yang berkualitas yang mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa terutama dalam menghadapi perubahan global”, ungkapnya.

Lebih jauh Muhammad Taufiq mendorong seluruh instansi pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025 ini, hasil dari pengukuran ini akan menjadi masukan langsung kepada Presiden sebagai dasar untuk melihat instansi pemerintah yang memiliki komitmen kuat memperbaiki kualitas kebijakan dan berkontribusi bagi capaian pembangunan nasional.