Label Halal Produk AS, BPKN Minta Perlindungan Konsumen Dijaga

Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menanggapi rencana pemerintah yang disebut akan membebaskan sejumlah produk asal Amerika Serikat (AS) dari kewajiban label halal untuk masuk ke pasar Indonesia.

Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menandatangani kesepakatan bertajuk “agreement toward a new golden age Indo-US alliance” pada 19 Februari 2026.

BACA JUGA:BPKN Minta Produsen Tarik Galon Tua, Dinilai Berisiko bagi Kesehatan Konsumen

BACA JUGA:Penipuan Digital Makin Canggih, BPKN Dorong Percepatan RUU Perlindungan Konsumen

BACA JUGA:Perkuat Perlindungan Konsumen, BPKN Aktif Kembangkan LPKSM di Berbagai Wilayah

Merujuk dokumen Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), salah satu poin kesepakatan menyebutkan Indonesia harus mengizinkan label halal dari otoritas Amerika Serikat sendiri, bukan dari lembaga halal Indonesia, setelah perjanjian berlaku.

Ketua BPKN, Mufti Mubarok, menegaskan bahwa kerja sama internasional tidak boleh mengesampingkan hukum nasional, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“BPKN RI pada prinsipnya mendukung kerja sama ekonomi internasional, namun hak konsumen Indonesia atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, termasuk terkait kehalalan produk, tidak boleh dikurangi atau dinegosiasikan” tegas Mufti dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2/2026).