Kunci Tarik Family Office, Menteri Investasi Tegaskan PFII Harus Independen

Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa pengelolaan dana melalui Pusat Keuangan dan Investasi Indonesia (PFII) harus berjalan secara independen. Independensi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari manajemen pengelolaan, proses peradilan, hingga sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada intinya, dari PFII itu semuanya harus independen. Jadi, baik dari segi pengelolaannya sudah pasti independen, kemudian dari pengadilannya juga—walaupun tetap bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA)—tahap-tahapnya juga harus independen. Kemudian OJK-nya juga OJK yang independen, kata Rosan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

BACA JUGA:Rosan Roeslani Ungkap Alasan Jakarta Dipilih Jadi Lokasi Awal PFII

BACA JUGA:Gandeng Pegadaian, BCA Meluncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Saat ditanya mengenai potensi dana yang dapat ditarik melalui dana global (global fund), Rosan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada pada tahap penjajakan awal dengan para calon investor.

Ia mengungkapkan, pembicaraan sejauh ini baru dilakukan dengan investor dan kantor pengelola kekayaan keluarga (family office) dari kawasan Asia, sementara potensi investor dari Eropa dan Timur Tengah masih dalam tahap persiapan.

Kemarin yang kita temui itu baru investor atau family office dari Asia dulu, belum yang dari Eropa maupun Timur Tengah, ujarnya.