KS Gandeng Kejagung Perkuat Mitigasi Risiko di Proyek Nasional

Jakarta – PT Krakatau Steel Tbk (KS) menggandeng Kejaksaan Agung demi memperkuat komitmen terhadap kepastian hukum dan tata kelola perusahaan yang baik. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi risiko di tengah transformasi besar BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara serta pelaksanaan proyek hilirisasi nasional.

Kesepakatan tertuang dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Penandatanganan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung R Narendra Jatna dan Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan.

BACA JUGA:Strategi Pertamina Capai Swasembada Energi dan Penguatan Ekonomi Rakyat

BACA JUGA:Danantara Siapkan Konsolidasi BUMN Galangan Kapal

BACA JUGA:Bos Jasa Raharja Pastikan Tak Ada Data Ganda saat Daftar Mudik Gratis BUMN 2026

Selain aspek legal, pertemuan ini menekankan pentingnya Good Corporate Governance (GCG) dalam mengelola kegiatan operasional maupun investasi.

Akbar Djohan menyoroti dinamika baru BUMN pasca terbentuknya Danantara. Sebagai bagian dari visi Indonesia Incorporated, Krakatau Steel mendapatkan dukungan modal kerja sebesar USD 295 juta dari Danantara dengan mekanisme yang sangat ketat.

Dana ini bukan PMN, melainkan pinjaman modal kerja yang peruntukannya dikunci hanya untuk pembelian bahan baku pabrik, bukan untuk keperluan lain. Ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas yang kami jalankan bersama Danantara, jelas dia di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menyadari kompleksitas transformasi industri baja nasional, Akbar Djohan memandang pendampingan hukum profesional sebagai bagian tak terpisahkan dari penguatan fundamental perusahaan dalam program KS Reborn. Dinamika hukum perdata dan tata usaha negara yang menyertai aspek bisnis menuntut adanya mitigasi risiko yang matang.

Menurutnya, kerja sama dengan Jamdatun memberikan pendampingan hukum dan pendapat hukum yang diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan strategis, guna memastikan seluruh langkah korporasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan mitra usaha, serta memastikan transformasi Krakatau Steel berjalan berkelanjutan demi mewujudkan industri baja nasional yang kompetitif di kancah global,” jelasnya.