Kredit Karbon Indonesia Sentuh USD 1 Miliar di COP30

Jakarta Lebih dari 50.000 orang dari lebih dari 190 negara, termasuk diplomat dan ahli iklim, berkumpul di Belém untuk menghadiri event selama 11 hari yang diadakan di pinggiran hutan hujan Amazon Brazil, yang fokus pada implementasi dan pengembangan komitmen-komitmen dari Perjanjian Paris yang ditandatangani sepuluh tahun lalu.

KTT ini berlangsung di tengah proyeksi kenaikan suhu global sebesar 2–3°C pada tahun 2100, menjadikan aksi iklim yang terkoordinasi semakin mendesak.

BACA JUGA:BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Awal Pekan Senin 10 November 2025 Mayoritas Berawan Tebal

BACA JUGA:Prinsip Kehati-hatian Indonesia Dukung Tropical Forest Forever Faclity di COP30 Brasil

BACA JUGA:Indonesia Tegaskan Komitmen Aksi Iklim Inklusif dan Berkeadilan di COP30 Leader Summit

“COP30 adalah momen di mana komitmen iklim bertemu dengan kenyataan pasar. Negara berkembang membutuhkan sekitar USD 1,4 triliun, sementara negara-negara maju berjanji USD 300 miliar, sebuah kesenjangan yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana janji-janji ini diimplementasikan akan memiliki dampak nyata terhadap investasi dan penetapan harga pasar,” ujar Kepala APAC EBC Financial Group Samuel Hertz, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

Indonesia di COP30

Setelah pertemuan baru-baru ini, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bertujuan untuk menghasilkan sekitar USD 1 miliar (IDR 16 triliun) dalam transaksi kredit karbon selama KTT tersebut, dengan target penjualan 90 juta ton kredit karbon dari proyek berbasis alam dan teknologi.

Pemerintah memposisikan diri sebagai jembatan hijau, siap untuk memonetisasi kredit karbon berkualitas tinggi, menarik investasi asing, dan mengalihkan potensi aset alamnya menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara keseluruhan, ekosistem hutan Indonesia, ambisi pasar karbon, dan kemitraan internasional menempatkannya sebagai pemain kunci dalam agenda keuangan iklim COP30.

Namun, kelompok lingkungan mengingatkan bahwa penekanan pada perdagangan karbon berskala besar berisiko menjadi bentuk greenwashing, di mana nilai tanah dan hutan dikomersialisasikan tanpa mengurangi emisi saat ini.

“Penting untuk memastikan bahwa kredit karbon mematuhi kerangka kerja yang mengatur kriteria penting seperti tambahan dan keberlanjutan – tanpa itu, ‘integritas tinggi’ menjadi dipertanyakan,” kata Hertz.

“Tanpa upaya atau peta jalan untuk mengurangi bahan bakar fosil, kredit karbon berisiko menjadi alat perdagangan tanpa manfaat bersih yang nyata saat ini, lanjut dia.