Korupsi Desa Masih Tinggi, Tata Kelola Kurang Diperhatikan

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan perhatian serius terhadap tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Desa (PBJ Desa) menyusul tingginya kerentanan tindak pidana korupsi di tingkat desa.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024, sektor desa tercatat menempati peringkat tertinggi dalam frekuensi kasus tindak pidana korupsi secara nasional. Sementara itu, data statistik kanal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 2025 juga menunjukkan praktik korupsi masih banyak ditemukan pada sektor PBJ Desa.

BACA JUGA:Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan: Kita Harus Jadikan AI sebagai Mitra

BACA JUGA:Katalog Elektronik Bikin Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Transparan

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan PBJ Desa memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar proses belanja pemerintah desa. Menurut dia, pengadaan barang dan jasa desa merupakan instrumen strategis yang mampu mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sarah menjelaskan, pengadaan barang dan jasa dapat mengubah anggaran desa menjadi berbagai bentuk pembangunan nyata, seperti infrastruktur, layanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat yang sesuai kebutuhan desa.