Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan, Buruh Semringah

Jakarta Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, yang mencakup perubahan ketentuan baru mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Mirah menganggap, dengan adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam PP Nomor 6/2025, pemerintah menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan buruh yang terdampak oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih baik dan memberikan rasa aman kepada pekerja yang mengalami kesulitan akibat kehilangan pekerjaan, kata Mirah, Selasa (18/2/2025).

Lebih lanjut, ia lantas membandingkan aturan soal JKP di kebijakan sebelumnya, yakni di PP 37 Tahun 2021. Menurut dia, PP 6/2025 mengatur JKP dengan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya.

Beberapa poin perubahan yang menjadi sorotan utama, antara lain:

Perihal Iuran

Pada peraturan sebelumnya yaitu di PP 37 Tahun 2021, iurannya sebesar 0,4 persen dari upah sebulan. Komposisinya sumber pendanaan dari pemerintah dan pendanaan program JKP.

Sedangkan di PP Nomor 6 tahun 2025, iurannya turun sebesar 0,36 persen dari upah sebulan. Dengan sumber pendanaan yang sama, hal ini menjadikan jumlah iuran yang dibayarkan menjadi lebih ringan dari upah yang dibayarkan sebelumnya, dengan manfaat yang tentu akan lebih besar.

Manfaat Iuran

Pada PP 37 Tahun 2021, manfaat iuran baru bisa diajukan setelah masa mengurut setelah 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan. Untuk syarat lainnya, peserta harus membayar iuran selama 6 bulan berturut turut sampai terjadi PHK.

Sedangkan dalam PP Nomor 6 Tahun 2025, manfaat JKP tetap sama setelah mengiur selama 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan. Perbedaan dengan PP sebelumnya, tidak ada ketentuan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut.

Artinya, sepanjang peserta membayar iuran dalam rentang waktu yang telah disebutkan, maka dia berhak mendapatkan manfaat kepesertaan, tanpa dia harus bayar iuran selama 6 bulan berturut-turut.