Korban Bencana Sumatera Dapat Relaksasi KUR, Bunga 0% Selama 2026

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan korban bencana Sumatera mendapat relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) atau relaksasi KUR. Pada tahun pertama, seluruhnya akan mendapat bunga 0%.

Dia menuturkan, relaksasi diberikan agar memberikan ruang pemulihan bagi usaha para korban terdampak bencana. 

BACA JUGA:Bulog Sebut Bantuan Sosial ke Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera Meningkat

BACA JUGA:Pengamat: Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera, Tak Hanya Fokus Darurat tapi Pencegahan

BACA JUGA:Potret Warga Aceh Tamiang Mulai Tinggal di Rumah Sementara

Sudah, yang pertama kan kita moratorium untuk katakanlah untuk kolektibilitas jadi untuk diberikan waktu untuk restructuring, ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Dia menuturkan, relaksasi akan berlaku selama dua tahun, yakni 2026 dan 2027. Pada 2026, debitur KUR korban bencana Sumatera akan mendapat bunga 0%. Kemudian, pada 2027 akan diberlakukan bunga 3%. Baru pada 2028, skemanya kembali normal dengan bunga 6%.

Di tahun pertama ini bunga nya kita nol tahun 2026, di 2027 3% dan di 2028 nanti baru kembali ke 6%, tutur dia.

Keringanan Korban Bencana

Sebelumnya, Pemerintah memberikan relaksasi kewajiban Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang sebelumnya telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha debitur sekaligus menahan potensi lonjakan kredit bermasalah di wilayah terdampak bencana. Relaksasi ini difokuskan pada restrukturisasi kewajiban debitur KUR yang mengalami gangguan kemampuan bayar.

Airlangga mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan relaksasi tersebut. 

Tadi diputuskan OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi kur yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Selasa, 16 Desember 2025.