Konsumsi Pemerintah Merosot pada Kuartal II 2025, Ini Pemicunya

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengakui konsumsi Pemerintah pada kuartal II-2025 mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen. Hal itu karena ada agenda Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden.

Konsumsi pemerintah dibandingkan tahun lalu memang minus 0,33% karena tahun lalu itu ada pemilu sehingga government spending-nya besar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen. Airlangga menegaskan keadaan situasi ekonomi global pada kuartal ke-II masih tetap meninggalkan ketidakpastian dan juga tidak bisa diprediksi. 

Namun, ada satu hal yang juga menjadi signal, yaitu terkait dengan tarif Trump itu sudah sebagian selesai atau dianggap selesai, dimana kita lihat pertumbuhan ekonomi global dari sisi trade diprediksi akan ada peningkatan.

Dan juga kalau kita lihat berbagai negara pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan naik di 3%, dan juga terkait dengan pertumbuhan di Amerika yang diprediksi 1,8% dan di China 4,8%, tutur dia.

BPS Ungkap Penyebab Konsumsi Pemerintah Kontraksi

Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Wilayah BPS, Moh. Edy Mahmud, mengungkapkan salah satu penyebab utamanya adalah tingginya basis belanja pemerintah pada periode yang sama tahun lalu, yang dipicu oleh pengeluaran besar-besaran untuk pemilu dan persiapan pilkada serentak.

Jadi, kalau kita merecall memori kita di tahun lalu, pada triwulan II memang ada belanja, realisasi belanja pemerintah yang cukup tinggi. Itulah yang kemudian, tadi di Q2 ini belanja pemerintah, terutama belanja barang dan jasanya memang masih negatif, kata Edy dalam konferensi pers BPS, Selasa (5/8/2025).

Edy menuturkan, meskipun blokir anggaran sudah dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, proses realisasi belanja tidak serta-merta langsung berjalan cepat. Masih ada tahapan administratif yang harus dilalui oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).