Kondisi Stok Beras Dimiliki Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi selama Bulan Suci Ramadan dan kekisruhan di Timur Tengah. Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengatakan, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas)  menjalankan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.

Hingga 8 Maret 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 7.387.270 kilogram, dengan distribusi terbesar melalui instansi pemerintah dan program Rumah Pangan Kita (RPK).

BACA JUGA:Pentingnya Proteksi Ekstra saat Beli HP Baru untuk Mudik Lebaran

BACA JUGA:Jadwal Imsakiyah Ramadan Kota Jakarta 12 Maret 2026

BACA JUGA:Jadwal Imsakiyah Ramadan Kota Surabaya 12 Maret 2026

Per 9 Maret 2026, ini update-nya teman-teman, stok beras tercatat mencapai 3.743.780 ton atau sekitar 144% dari kebutuhan, sehingga komoditas beras ini adalah cadangan yang paling kuat,” katanya di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Negara, Rabu (11/3/2026).

Selama ini, kata dia, berbagai program yang dijalankan Prabowo terkait penguatan ketahanan pangan pada dasarnya memang dirancang sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis, baik krisis bencana maupun krisis global. 

Artinya, pemerintah tidak menunggu krisis terjadi, tetapi sudah menyiapkan pondasi agar ketika ada gejolak internasional, termasuk konflik regional, seperti yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah, Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat,” ungkapnya.

Terlebih mengingat, pada 7 Januari 2026, Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras. Pencapaian tersebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan domestik yang berkisar 31,08 juta ton.

Produksi beras tersebut meningkat 13,36% atau sekitar 4 juta ton dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 30,62 juta ton untuk konsumsi pangan penduduk. Pemerintah menilai capaian ini sebagai momentum penting dalam memperkuat kemandirian pangan nasional.