Komoditas Perkebunan Indonesia Bisa Mulus Tembus Pasar Eropa, Ini Kuncinnya

Jakarta Asosiasi multistakeholder industri sawit nasional RSI (Rumah Sawit Indonesia) menggelar konferensi internasional tentang pengembangan industri pangan dan energi yang berkelanjutan. Dalam seminar ini, RSI ingin menggali bagaimana industri pertanian di Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan global seperti climate change dan hambatan perdagangan dari Uni Eropa yang mewajibkan masuknya produk-produk komoditas yang bebas deforestasi.

“Kebijakan Uni Eropa untuk mewajibkan komoditas yang masuk wilayah mereka bebas deforestasi, memang menjadi tantangan tersendiri bagi industri pertanian dan perkebunan di Indonesia, terutama produk minyak sawit, kakao, kopi, dan karet. Namun kita juga harus mampu melihat hal ini sebagai sebuah peluang,” kata Kacuk Sumarto, Ketua Umum RSI, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Kacuk mengatakan, tuntutan akan tata kelola industri pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan. Semakin ketatnya persaingan untuk menembus pasar Uni Eropa bagi produk-produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku industri di Indonesia untuk memperbaiki diri.

“Untuk komoditas sawit, kita sudah memiliki standar keberlanjutan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Bagaimana dengan komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti kopi, kakao, dan karet? Apakah kita juga sudah memiliki standar keberlanjutan yang diterima di pasar internasional? Jika bisa meningkatkan standar dan tata kelola tersebut, peluang menembus pasar ekspor khususnya Uni Eropa akan semakin besar,” kata Komisaris Utama Grup PT Perkebunan Paya Pinang ini.

Konferensi Internasional RSI

Kacuk mengatakan, ada empat tujuan yang ingin dicapai dari konferensi internasional RSI yang pertama ini.

Pertama, untuk memahami fenomena perubahan iklim dan mengkaji sektor-sektor bisnis apa yang memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

Kedua, menggali upaya yang dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis di Indonesia dalam memitigasi dampak perubahan iklim khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

“Dua tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang latar belakang dan dampak dari kebijakan EUDR dan EU RED II. Dan dari konferensi ini kami ingin belajar bagaimana pengalaman pelaku industri khususnya di luar negeri dalam menerapkan kebijakan EU RED II,” kata Kacuk.