Komisi VI DPR RI: Pupuk Kaltim Tak Wajib Bayar Tuntutan Pensiunan

Jakarta Komisi VI DPR RI memandang persoalan pembayaran polis pensiunan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. PKT dinilai tak wajib memenuhi tuntutan para pensiunan.

Diketahui, pensiunan Pupuk Kaltim menuntut pemulihan manfaat seumur hidup atas polis mereka di Jiwasraya. Padahal sudah ada kesepakatan soal restrukturisasi polis anuitas yang dialihkan ke IFG Life.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Subardi menyatakan secara administratif dan hukum, kewajiban Pupuk Kaltim telah selesai. Hal ini merujuk pada dipilihnya opsi 3 restrukturisasi polis oleh para pensiunan Pupuk Kaltim sebagai nasabah Jiwasraya.

Saya melihat pada kasus PKT ini secara administratif dan hukum sudah clear, karena para nasabah itu sudah menyatakan dengan suratnya untuk pilih opsi 3, sedangkan jiwasraya sudah menyelesaikan semua urusan opsi 3 ini, berarti tidak ada urusan, PKT sudah clear, tegas Subardi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT Pupuk Indonesia dan Jiwasraya, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dia menegaskan, PKT tak bisa mengikuti tuntutan para pensiunan karena dinilai tidak tepat secara hukum. Dia khawatir jika tuntutan itu diikuti, akan melanggar aturan yang berlaku.

Kalau memang harus bayar, dibayar tapi sesuai aturan. Kalau enggak harus bayar, ya tidak harus bayar karena ini juga uang rakyat, yang digunakan oleh PKT itu uang rakyat. Jangan sampai sudah bayar, salah (menyalahi aturan hukum), maka aspek hukum yang dipegang, bebernya.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron turut bertanya mengenai kemungkinan hukum Pupuk Kaltim dalam memenuhi tuntutan para pensiunan terkait polis tadi.

“Apakah masih ada celah untuk melakukan pemulihan atau ini given, nggak bisa lagi karena misalnya sudah lewat fatwa BPKP dan Kejaksaan, karena dikhawatirkan menabrak GCG?, tanya Herman.