KKP Bakal Pelototi 25 Spesies Ikan Dilindungi di 2026, Termasuk di E-Commerce

Jakarta – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melakukan pengawasan terhadap spesies ikan dilindungi. Selain itu, ada pula penyu dan telur penyu yang masuk dalam daftar perlindungan.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K. Jusuf, mengatakan pengawasan terhadap jenis ikan dilindungi menjadi salah satu fokus utama PSDKP. Pada tahun 2026, terdapat 25 spesies ikan dilindungi yang masuk dalam prioritas pengawasan.

BACA JUGA:KKP Tangani 30 Kontainer Impor Bahan Pakan Ikan Ilegal Selama 2025

BACA JUGA:Jurus KKP Jaga Iklim Usaha Perikanan Sehat di Indonesia

BACA JUGA:KKP Gagalkan Dugaan Impor Ilegal Ikan 100 Ton di Tanjung Priok

BACA JUGA:Kerek Produksi Ikan Indonesia, Teknologi Maritim Harus Jangkau Kampung Nelayan

“Selain menangani importasi ikan, kami juga melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan jenis ikan dilindungi, termasuk penyu dan telur penyu. Di tahun 2026 ini ada 25 spesies ikan dilindungi yang menjadi fokus pengawasan kami,” ujar Halid dalam konferensi pers di KKP, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025 PSDKP telah melakukan pengawasan terhadap empat jenis ikan dilindungi, yakni arwana, sirip hiu, penyu, serta ikan invasif seperti piranha yang peredarannya dapat membahayakan ekosistem.

“Untuk tahun 2025, kami melakukan pengawasan terhadap arwana, sirip hiu, penyu, dan juga peredaran ikan invasif seperti piranha,” jelasnya.

Terkait penggagalan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), Halid mengungkapkan pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 1.314 ekor. Sementara untuk kasus perdagangan telur penyu, PSDKP mengamankan sekitar 5.400 butir telur penyu di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat.

“Untuk BBL, jumlah yang berhasil kami gagalkan sekitar 1.314 ekor. Sedangkan penggagalan perdagangan telur penyu ada kurang lebih 5.400 butir yang terjadi di Pontianak,” ungkap Halid.