Ketimpangan di Indonesia: Stagnasi Rasio Gini hingga Krisis Struktural

Jakarta – Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat rasio gini nasional berada di level 0,375. Angka ini relatif stagnan dalam lima tahun terakhir. Namun, laporan internasional menampilkan potret yang jauh lebih suram.

World Inequality Report 2022 menyebut pendapatan 1% penduduk terkaya di Indonesia lebih dari 73 kali lipat dibandingkan 50% populasi terbawah. Bahkan, kelompok kaya tersebut menghasilkan emisi karbon rata-rata 30 kali lebih besar dibandingkan separuh penduduk termiskin.

Ketimpangan ini bukan hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, kohesi sosial, hingga keberlanjutan lingkungan. Protes besar di Nepal dan demonstrasi di Indonesia pada akhir Agustus 2025 menunjukkan generasi muda, khususnya Gen Z, semakin vokal terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

Kritik atas Metodologi BPS

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai, angka BPS perlu dikritisi.

“BPS hanya mengukur pengeluaran, bukan pendapatan. Kelompok kaya cenderung menutup data penerimaan, sementara pengeluaran kelas bawah relatif lebih besar dibandingkan kelas atas. Ini membuat kesenjangan sesungguhnya tidak tercapture,” jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan, tren di Asia Tenggara berbeda dengan Indonesia. Thailand mampu menekan ketimpangan, sementara Indonesia justru meningkat sejak reformasi, terutama saat commodity boom 2008. Ekspor batubara dan sawit memang mendorong pendapatan negara, tetapi memperlebar jurang sosial.

Imaduddin juga menyoroti deindustrialisasi dini.

“ICOR kita terus memburuk, artinya investasi boros tapi tidak menghasilkan output optimal. Output gap kita minus 7,9%, sementara negara lain sudah pulih pasca-pandemi,” ujarnya.