Kepercayaan Investor Domestik dan Global Bakal Meningkat terhadap Pasar Modal Indonesia

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia serta bertindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.  Selain itu, langkah tersebut ditempuh Pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat wawancara bersama South China Morning Post, Selasa, 3 Februari 2026, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto juga menegaskan, tindakan reformasi yang dilakukan Pemerintah tidak hanya didorong oleh dinamika penilaian lembaga indeks global, melainkan merupakan amanat Undang-Undang yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Indonesia–Jepang Percepat Proyek Energi Bersih lewat AZEC Expert Group Meeting

BACA JUGA:Melampaui PDB, Indonesia Didorong Adopsi Ukuran Pembangunan yang Lebih Holistik

BACA JUGA:Infografis 26 Anggota Dewan Perdamaian Gaza hingga Tujuan Keberadaannya

Ini bukan hanya tentang pasar modal. Integritas pasar adalah cerminan dari seluruh perekonomian, oleh karena itu sebabnya Pemerintah mengambil tindakan cepat dan terukur dalam merespons perkembangan terkini pasar modal saat ini,” ujar Juru Bicara Haryo, dikutip dari laman ekon.go.id, Rabu (4/2/2026).

Sebelumnya Pemerintah telah mengumumkan serangkaian langkah reformasi, antara lain rencana peningkatan porsi saham beredar bebas (free float) minimum menjadi 15%, penguatan transparansi, serta optimalisasi peran investor institusional domestik, termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi dalam pasar modal. Pemerintah juga membuka opsi keterlibatan Danantara sebagai sovereign wealth fund untuk membantu menjaga stabilitas pasar.

Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah juga akan memperketat regulasi pasar modal guna menyingkirkan berbagai praktik yang merusak kepercayaan investor. Penegakan hukum akan dilakukan kepada setiap pihak yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan proses yang objektif.