Kenaikan Upah Minimum 2026 Tak Jelas, Siapa Dirugikan?

Jakarta Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyoroti keterlambatan pemerintah dalam menyiapkan dasar hukum kenaikan Upah Minimum (UM) 2026 adalah bentuk kelalaian serius.

Sebab keterlambatan tersebut langsung berdampak pada rakyat pekerja dan dunia usaha. Hingga memasuki tenggat penetapan UM sesuai amanat PP 36/2021, Kementerian Ketenagakerjaan belum menentukan bentuk regulasi yang akan digunakan. 

BACA JUGA:Buruh Minta UMP 2026 Naik 20%, Ini Alasan di Baliknya

BACA JUGA:Ribuan Buruh Bakal Kumpul di Bekasi 10 November 2025, Ada Apa?

BACA JUGA:Wanti-Wanti Pengusaha Tekstil Soal Kenaikan UMP 2026

Edy mengingatkan, PP 36/2021 sudah mengunci kewajiban gubernur untuk menetapkan UM provinsi paling lambat 21 November. Lalu UM kabupaten/kota paling lambat 1 Desember.

“Jika regulasinya saja tidak disiapkan, bagaimana mungkin kepala daerah bisa bekerja sesuai mandat? Pemerintah pusat tidak boleh menjadi sumber kekacauan,” kata Edy dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

Ia menilai pemerintah seperti mengulang pola buruk tahun lalu, ketika Presiden tiba-tiba mengumumkan kenaikan UM 2025 sebesar 6,5 persen tanpa proses regulatif yang transparan, lalu Menaker menerbitkan Permenaker yang hanya mengikuti angka tersebut.

“Upah itu bukan angka yang turun dari podium lalu disulap jadi kebijakan. Negara ini punya hukum. Penetapan UM tidak boleh bertumpu pada pernyataan,” ujar Edy.