Kenaikan UMP 2026 Tak Satu Angka, Ini Penjelasan Menaker

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus merampungkan konsep pengupahan untuk Kenaikan UMP 2026, yang tahun depan dipastikan tidak lagi menggunakan satu angka seragam seperti tahun sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa keputusan soal UMP 2026 juga tidak akan diumumkan pada 21 November, sebagaimana jadwal penetapan dalam PP 36/2021.

Menaker menjelaskan, penyusunan konsep baru ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Putusan tersebut mengamanatkan agar penetapan upah minimum turut mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

BACA JUGA:Kenaikan UMP 2026, Jawa Tengah Bakal Umumkan di Tanggal Ini

BACA JUGA:Kenaikan UMP 2026, Beda Angka Keinginan Buruh dan Pengusaha

BACA JUGA:Upah Minimum UMP 2026 Batal Diumumkan 21 November Besok, Menaker Bongkar Alasannya

“Di situ ada amanat terkait bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan dan menghitung estimasi kebutuhan hidup layak itu berapa,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025).

Ia mengakui masih ada disparitas besar dalam upah minimum antarwilayah, baik antarkabupaten, kota, hingga provinsi. Karena perbedaan kondisi ekonomi dan pertumbuhan daerah yang tidak merata, pemerintah menilai penetapan satu angka kenaikan upah tidak lagi memadai.

“Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka. Kalau ada berita naiknya sekian, itu berarti kita tidak ke sana,” lanjutnya.