Kementerian PKP: Kepmen Rusun Subsidi Bakal Terbit Januari 2026

Jakarta – Keputusan menteri (Kepmen) terkait rumah susun (rusun) subsidi diharapkan dapat terbit pada Januari 2026. Pada ketentuan rusun subsidi itu akan mengatur mengenai rumah susun, bunga pinjaman dan lainnya.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati seperti dikutip dari Antara, Selasa (13/1/2026).

BACA JUGA:Menteri PKP Maruarar Sebut Meikarta Bakal jadi Salah Satu Lokasi Rusun Subsidi

BACA JUGA:6 Tanaman Sayur yang Cocok Ditanam di Rusun, Lengkap dengan Tips Perawatan

Kalau bulan ini InsyaAllah yah. InsyaAllah. Bisa jadi lebih cepat,” kata dia.

Kepmen rumah susun (rusun) subsidi tersebut akan terkait dengan rumah susun, bunga pinjaman, terus tenor dan sebagainya.

Tapi yang pasti sudah mendekati terkait dengan apa namanya harga yang sudah disesuaikan dibanding dengan yang sebelumnya. Sebelumnya belum ada penyesuaian harga begitu, ujar dia.

Sri mengatakan, Menteri PKP Maruarar Sirait akan mengundang kembali pengembang rusun subsidi, perbankan dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas Kepmen terkait rusun subsidi tersebut

Tadi ada beberapa masukan, yang besok (Rabu 14 Januari) kita akan ada putaran lagi untuk diskusi dengan perbankan dengan pengembang juga. Tapi (pembahasan) secara keseluruhan sudah mengerucut, ujarnya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan rumah susun (rusun) subsidi dapat menjadi solusi atas backlog hunian di perkotaan.

Yang kita percepat justru penyesuaian harga untuk rusun dulu, supaya permasalahan backlog perkotaan ini bisa mulai terurai dengan masuknya skema FLPP untuk rumah-rumah vertikal, kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Heru juga menambahkan bahwa setelah sisi suplainya untuk rusun subsidi tersebut dibenahi, lalu penyesuaian harga per meter persegi dan per unit yang saat ini juga lagi dalam proses finalisasi untuk dilakukan kalibrasi kembali dengan indeks kemahalan konstruksi khusus untuk bangunan tempat tinggal, yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BP Tapera juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya terkait dengan skema pembiayaannya.

Selain itu, hal-hal yang juga harus diperhitungkan yakni bagaimana nanti dari sisi skema pembiayaannya, dari sisi uang mukanya, bunganya, tenor atau jangka waktu pelunasan pembayarannya hingga perlindungan.