Kementerian Kebudayaan Raih Opini WTP, BPK Beri Catatan untuk Perkuat Tata Kelola

Jakarta – Kementerian Kebudayaan resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Kementerian Kebudayaan sejak berdiri sebagai kementerian tersendiri.

LHP diserahkan Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (4/8/2026). Penyerahan tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi.

BACA JUGA:BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir Tata Kelola Keuangan

BACA JUGA:PNBP Kementerian ESDM Tembus Rp 138,4 Triliun, Lampaui Target

BACA JUGA:Danantara Targetkan Laporan Keuangan Rampung dalam 2 Bulan

Opini WTP menunjukkan laporan keuangan Kementerian Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, BPK juga menilai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan telah berjalan dengan baik.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan independen.

Capaian WTP ini merupakan sebuah prestasi monumental bagi kita semua. Setelah berdiri menjadi Kementerian Kebudayaan secara mandiri, kita membuktikan mampu menjaga tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ini adalah fondasi utama yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan berbagai program pemajuan kebudayaan nasional, ujar Fadli Zon.