Kemenkop Bantah Konflik Lahan di NTT Terkait Pembangunan Kopdes Merah Putih

Jakarta – Kementerian Koperasi membantah konflik lahan di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) berkaitan dengan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah menegaskan, Kopdes harus berdiri dibatas lahan tanpa sengketa.

Sekretaris Kemenkop, Ahmad Zabadi mengatakan konflik warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina, Kabupaten Flores Timur telah lama berjalan. Bentrokan tersebut terjadi karena perebutan kepemilikan hak atas tanah ulayat yang sudah terjadi sangat lama dan turun temurun.

BACA JUGA:Top 3: Pendaftaran Calon Bos Koperasi Desa Merah Putih Bikin Penasaran

BACA JUGA:Dicari Calon Bos Koperasi Desa Merah Putih, Pendaftaran Dibuka hingga 17 April 2026

BACA JUGA:Kisah Perempuan Pendamping Kopdes di Pasuruan, Usia 25 Tahun Jadi Tumpuan Koperasi Merah Putih

BACA JUGA:Menko Zulkifli Hasan: Kopdes Tak Perlu Takut Bersaing dengan Minimarket

Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan klarifikasi bahwa konflik yang terjadi antar kedua desa tidak terkait dengan pembangunan Kopdes Merah Putih. Ini adalah konflik lama antar Desa Waiburak dan Desa Narasaosina yang dipicu oleh sengketa tanah ulayat yang sudah ada turun temurun, kata Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Zabadi menegaskan setiap pembangunan fisik Kopdes Merah Putih harus di atas tanah tidak ada sengketa atau berstatus clean and clear. Hal ini merujuj pada Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah Dan/Bangunan Untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saat ini pun belum ada pembangunan Kopdes Merah Putih di desa itu. Pemerintah hanya akan menggunakan tanah lahan dengan status clean and clear, tidak dalam kondisi sengketa, tegas Zabadi.

Ia mengatakan Kemenkop telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terkait bentrok di kedua desa tersebut.