Kemenkeu: Kebijakan Fiskal Era Prabowo-Gibran Dirancang Adaptif

Jakarta – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman mengatakan, kebijakan fiskal pada pemerintahan pertama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dirancang adaftif guna mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional yang baru.

Kita harus mengakui bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun pertama pemerintahan baru kita di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, khususnya ketika kita berbicara tentang kebijakan fiskal ini, kebijakan tersebut harus dirancang agar tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional yang baru, kata Luky dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 Selasa, (24/9/2024).

Lebih lanjut, kata Luky, Kementerian Keuangan pun telah mengembangkan inovasi kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan yang lebih inklusif, konvergensi regional dan kesejahteraan di masa mendatang. Terdapat 4 strategi utama untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Pertama,  mengembangkan strategi pertumbuhan regional, tujuannya untuk memandu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan ekonomi.

Sebelumnya, kami berfokus pada strategi kebangsaan nasional. Dari segi sektor, dari sisi demikian. Indonesia adalah negara yang sangat besar, kami sangat beragam. Jadi saya pikir saatnya kita melihat ke potensi regional ini. Itulah kenapa kami mencoba mengembangkan strategi regional ini, ujarnya.

Strategi kedua, memaksimalkan peran transfer fiskal antar pemerintah, melalui kebijakan afirmatif, sinergi pendanaan, penguatan kualitas, penetapan target belanja, insentif fiskal. Ketiga, melakukan inovasi pembiayaan.

Menurut Luky, inovasi pembiayaan sangat penting sebagai solusi dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan antara kebutuhan pembangunan daerah dengan keterbatasan kapasitas fiskal, dan mendorong pembiayaan inovatif yang bijaksana dan sinergi pendanaan.

Strategi keempat, meningkatkan indeks kesejahteraan daerah, untuk mengukur efektivitas belanja pemerintah daerah, dan mendorong pemerataan dan peningkatan pelayanan publik.