Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp 86 Triliun Setelah Efisiensi Rampung

Jakarta – Anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 86,6 triliun yang dicadangkan atau diblokir telah dibuka pemerintah. Langkah itu setelah rampungnya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto kalau pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).

Kemudian Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran dan berbagai langkah lainnya supaya belanja K/L dapat lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” kata Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025, dikutip Jumat pekan ini.

Rinciannya, pembukaan blokir sebesar Rp33,11 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih. Sementara Rp53,49 triliun lainnya digunakan untuk pembukaan blokir kepada 76 K/L. Nilai itu merupakan realisasi hingga 25 April 2025.

Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai terakselerasi pada Maret.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja K/L per Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari atau hanya bertambah sekitar Rp59,2 triliun.

Sementara per Maret, penyaluran belanja K/L telah mencapai Rp196,1 triliun atau bertambah Rp112,5 triliun (naik 372,4 persen dibandingkan realisasi Februari).

“Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN, selaras dengan persentase penerimaan pendapatan. Ini akan terus kami pantau agar K/L bisa terus belanja dan meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” kata Suahasil.