Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU)  meraih Penghargaan Penggunaan Produk dalam Negeri (P2DN) tahun 2025 dengan kategori Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar.

Penghargaan tersebut diberikan pada acara Business Matching Belanja PDN 2025 yang diselenggarakan di Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian.

BACA JUGA:Jalur Lembah Anai Sumatera Barat Dibuka Fungsional Usai Bencana di Sumatera Barat

BACA JUGA:Daftar Jalan Tol yang Beri Diskon Tarif hingga 20% pada Nataru

BACA JUGA:5 Ruas Jalan Tol Baru Siap Difungsikan pada Nataru 2025/2026

BACA JUGA:Diskon Tarif Tol hingga 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Mewakili Kementerian PU, saat menerima penghargaan, Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Airyn Saputri Harahap mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi kebijakan Kementerian PU dalam mengarahkan belanja infrastruktur skala besar agar selaras dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Belanja pemerintah yang besar, ketika dikombinasikan dengan penguatan TKDN, dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional,” ujar Airyn Saputri Harahap, Senin (15/12/2025).

Kementerian PU memiliki peran strategis sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Dimana fokus utamanya bukan pada investasi infrastruktur PU, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif (industri/pariwisata/dll.), turut serta mendukung pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peran tersebut tersarikan dalam Tri Asa Pembangunan Infrastruktur, atau PU 608 sebagai arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, serta berdampak nyata bagi masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

TKDN menjadi salah satu strategi kunci pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8% melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.