Kejaksaan Agung hingga Kementerian Hukum Kawal Pemangkasan BUMN

Jakarta – Proses pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikawal ketat, baik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Kementerian Hukum. Tercatat sudah ada 274 BUMN dipangkas.

Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria menyampaikan 274 entitas perusahaan pelat merah ditata per 31 Juli 2026. Termasuk melalui proses likuidasi, merger, dan divestasi sebagai bagian dari upaya membangun BUMN yang lebih efisien, sehat, dan berdaya saing.

BACA JUGA:Siap-Siap, Danantara Bakal Pangkas 652 Entitas BUMN

BACA JUGA:Infografis 5 BUMN Gulung Tikar Akibat Pailit

BACA JUGA:Pertama di ASEAN, Indonesia Bangun Kapal Selam Scorpene

“Transformasi BUMN membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar setiap langkah yang dijalankan memiliki landasan hukum yang kuat dan tata kelola yang baik,” ujar Dony, mengutip keterangan resmi, Sabtu (8/8/2026).

Chief Operating Officer (COO) Danantara itu turut membahas proses tranformasi BUMN dengan anggota Tim Pengawalan Streamlining BUMN. Termasuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, serta Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej, dan jajaran Danantara.

Pertemuan tersebut membahas penguatan landasan hukum streamlining BUMN melalui penyempurnaan regulasi. Tujuannya agar proses konsolidasi, merger, divestasi, dan restrukturisasi dapat berjalan lebih cepat, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga dalam Tim Pengawalan Streamlining BUMN, BP BUMN bersama Danantara terus memastikan proses transformasi perusahaan pelat merah memiliki fondasi regulasi yang kuat.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyederhanaan struktur BUMN, meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan negara, serta memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, seperti dikutip.