Kejahatan Laut Luar Biasa Banyak, Harus Dibentuk Dewan Kelautan Nasional

Jakarta – Adanya kasus pagar laut menyingkap kenyataan bahwa adanya kejahatan luar biasa di sektor kelautan. Adanya kasus pagar laut yang tidak hanya di Tangerang dan bekasi ini memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah ke sektor kelautan sangat minim. 

Untuk itu, Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) berharap adanya Dewan Kelautan Nasional (DKN) sebagaimana adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dengan adanya dewan pengawas ini maka kasus-kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi, pengkavlingan laut di Sidoarjo, pengrusakan mangrove di Pulau Biawak dan Pulau Pari bisa diminimalisir. 

Ketua Umum KPPMPI Hendra Wiguna menyampaikan, adanya kejahatan luar biasa di sektor kelautan ini dikarenanya minimnya perlindungan terhadap wilayah laut.

“Dahulu ada Dewan Kelautan Indonesia (DKI), ada Dewan Maritim Indonesia (DIM), bahkan ada Menko Kemaritiman. Saat ini, lembaga atau kementerian tersebut tidak ada. Seolah terasa ada yang kurang, bagi kita sebagai negara kepulauan, yang luas wilayah lautnya lebih luas ketimbang daratnya.” Terang Hendra dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

Rekomendasi dan Masukan

KPPMPI berharap adanya DKN yang nantinya bisa diperankan untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada Presiden terkait kebijakan strategis di sektor kelautan. Sekaligus membantu Presiden dalam melaksanakan Asta Cita ke 2, terutama kaitanya dengan menjadikan laut sebagai kekuatan keamana negara dan sumber pangan bangsa.

“Kalau DKN ini terbentuk, maka tugas pertamanya adalah mengecek seluruh wilayah laut. Jangan-jangan banyak yang sudah di kasih sertifikat ilegal, ataupun juga pulau-pulau kecil dan terdepan bisa jadi sudah di rusak ekosistemnya dengan ilegal juga.” Tegas Hendra

Indeks Kesehatan Laut

Selanjutnya, DKN dapat menjalankan fungsi lainnya untuk mendukung kerja-kerja Presiden. Kata Hendra, Indeks Kesehatan Laut atau Ocean Health Index (OHI) Indonesia saat ini berada pada peringkat 189 dari 220 wilayah. Skor Indeks Kesehatan Laut Indonesia secara keseluruhan adalah 61 dari 100, lebih rendah dibandingkan skor rata-rata global yang sebesar 69.

“Perlu upaya segera pemulihan ekosistem laut dan pesisir kita, maka peranan DKN ini bisa ada disana. Tentunya DKN ini perlu di isi oleh sumber daya manusia terbaik di bidang kelautan dan berjiwa NKRI. Syukur-syukur memiliki nilai-nilai Ocean Leadership, sehingga akan muda perjalanan kita dalam memulihkan laut untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.”Ujar Hendra