Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran, Konsumen Harus Apa?

Jakarta Menjelang bulan Ramadan, masyarakat dihebohkan dengan temuan isi volume MinyaKita yang tak sesuai takaran.

Beberapa pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan perusahaan produsen minyak goreng MinyaKita mengurangi isi kemasan, dengan kemasan 1 liter yang semestinya berisi 1000 mililiter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

Tak lama, sejumlah unggahan media sosial kemudian mengungkap temuan beras kemasan 5 kg dijual tak sesuai dengan takaran. Dilaporkan, timbangan beras kemasan 5 kg tersebut menunjukkan berat asli hanya 4 kg.

Sejauh ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan penanganan dengan melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar, bekerja sama dengan Ombudsman hingga memanggil para pengusaha/repacker.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menilai, untuk mencegah terulangnya kasus kecurangan volume dalam kemasan pangan, dalam hal ini Minyak Goreng dan Beras, penting bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan edukasi dan kesadaran di antara masyarakat.

“Tidak hanya ke produsen atau pedagang, tetapi juga ke konsumen. Karena jika konsumennya punya literasi yang cukup, dia bisa juga mengadukan pelanggaran yang terjadi,” kata Daid kepada www.wmhg.org di Jakarta, dikutip Jumat (28/3/2025).

Di sisi lain, menurutnya, Pemerintah juga bisa mengoptimalkan proses pengawasan dan penindakan selain pencegahannya.

“Pengawasan tentu kita punya instrumen Satgas Pangan dan terlebih sekarang struktur kelembagaan yang ada yakni Kementerian Bidang Pangan, Kementerian Pertanian sebagai serta Kementerian Perdagangan. (Mereka) seharusnya lebih compact, lebih mudah ditunjang dalam konteks pengawasan, jadi saya kira itu menjadi satu kekuatan untuk pengawasan,” papar Said.

Namun, ia juga tidak mengesampingkan kompleksitas dalam mengawasi kualitas produk bahan makanan di pasaran, karena wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga masih sulit untuk menjangkau seluruh wilayah.

“Kita juga paham bahwa ruang dan wilayah kita cukup luas, Indonesia cukup luas sehingga proses pengawasannya dengan Satgas Pangan belum cukup berimbang. Disinilah saya kira perlu melibatkan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengawasan,” bebernya.

Jadi ajak masyarakat, berikan mereka channel dan saluran pengaduan supaya lebih terbuka dan bisa disosialisasikan. Supaya semua sama-sama bisa mengawasi,” tambah Said.